TUGAS 2 SISTEM EKONOMI LIBERAL DAN SISTEM EKONOMI CAMPURAN

SISTEM PEREKONOMIAN BEBAS (LIBERAL)

Sistem ekonomi liberal / pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

Ciri dari sistem ekonomi liberal / pasar adalah :
1. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.
2. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
3. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba.
4. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta).
5. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar.
6. Persaingan dilakukan secara bebas.
7. Peranan modal sangat vital.

Kebaikan dari sistem ekonomi antara lain :
1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
3. Munculnya persaingan untuk maju.
4. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar.
5. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba.

Kelemahan dari sistem ekonomi antara lain :
1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.
2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasisumber daya oleh individu.

Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh pelaksanaan sistem ekonomi pasar secara murni kepada negara-negara yang tengah berkembang, maka saya melihat perlunya dilaksanakan sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah dapat turun tangan apabila laju perekonomian di negara yang dipimpinnya mengarah kepada kehancuran karena upaya pencaplokan sumber daya oleh negara lain. Bagi negara-negara yang sudah maju, pemerintah negaranya harus mengatur pelaku ekonomi di negaranya agar tidak berbuat sewenang-wenang kepada negara lain. Mereka sendiri juga perlu mengendalikan diri agar tidak tergoda melakukan penindasan terhadap negara lain yang lemah. Selain merugikan negara lain, perbuatan tersebut juga dapat merusak nama baik negara yang dipimpinnya Selain itu, perlu langkah aktif dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi di bawahnya dalam mengatur hubungan antar negara. Jangan biarkan negara yang kuat menindas yang lemah

Bagi negara berkembang, agar sistem ekonomi campuran dapat menejahterakan rakyatnya dan mencegah penindasan oleh negara lain, usaha yang dapat dilakukan pemerintah antara lain:
 

·         Merencanakanarah pembangunan ekonomi dengan tepat. Jangan sekedar fokus kepada infrastruktur saja. Berkonsentrasilah kepada pengembangan sektor-sektor usaha yang dikuasai oleh rakyatnya untuk peningkatan kesejahteraan.

·         Memperbaiki sistem pendidikan di negerinya dan memberi bantuan pendidikan (seperti beasiswa) kepada anak-anak keluarga miskin sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi sebagai modal utama pembangunan.

·         Apabila perlu meminjam uang kepada luar negeri,mengatur penggunaan uang tersebut secara baik, efektif, dan efisien. Jangan cepat percaya kepada estimasi yang muluk-muluk dari kreditur.

·         Mengelola aset negara dengan bijak. Jangan pernah menjual aset negara yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak (seperti PLN dan PAM) kepada pihak swasta (terutama asing). Mereka hanya fokus kepada keuntungan pribadi.
Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, pemerintah harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Untuk itu, pemerintahan harus dijalankan oleh individu-individu yang jujur, cerdas, dan berkomitmen tinggi pada bangsa dan negaranya.

SISTEM EKONOMI CAMPURAN

Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut.

Ciri-ciri :

1.      Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasta

2.      Transaksi ekonomi terjadi di pasar,dan ada campur tangan pemerintah

3.      Ada persaingan serta masih ada control dari pemerintah

Kebaikan :

1.      Kebebasan berusaha

2.      Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas

3.      Lebih mememtingkan umum dari pada pribadi

Kelemahan :

1.      Beban pemerintah berat dari pada beban swasta

2.      Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan

3.      Sulit menentukan batas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta

“Sistem ekonomi campuran banyak dianut oleh Negara berkembang”

Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi liberal/pasar dan terpusat/komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara–negara eropa barat yang berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis. Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan Indonesia.

Namun perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.

SUMBER :

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2172442-sistem-ekonomi-liberal-pasar-bebas/#ixzz1ocuORnEG

http://zonaekis.com/pengertian-sistem-ekonomi-campuran/

http://cafebelajar.com/definisi-sistem-ekonomi-campuran.html

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2172442-sistem-ekonomi-liberal-pasar-bebas/

http://dessylikethat.blogspot.com/2011/03/sistem-ekonomi-pasar-liberal.html

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2172478-sistem-ekonomi-campuran/#ixzz1qVh6TnQS

http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2172478-sistem-ekonomi-campuran/

TUGAS 1 PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI SEBELUM ORDE BARU

PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI

SISTEM EKONOMI PADA MASA ORDE LAMA

1.Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

• Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
• Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
• Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
• Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
• Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
• Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

2.Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
4. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr. Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

3.Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

SISTEM EKONOMI PADA MASA ORDE BARU

Setelah orde baru mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Setelah begitu sulit melalui masa penuh tantangan. Dan pada akhirnya para wakil rakyat sepakat kembali menempatkan sistem ekonomi pada nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Kegiatan ekonomi selanjutnya didasarkan pada acuan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila. Dilakukan serangkaian rehabilitasi pada awal orde baru yahg ditujukan untuk :

1. Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa faham dan sistem perekonomian yang lama
2. Menurunkan dana mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi.

Berdasarkan pada sumber yang dapat di percaya tercata bahwa :

1.      Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %

2.      Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %

3.      Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85 %

4.      Tingkat inflasi tahun 1969 sbesar 9,9 %

Dari data tersebut menjadi jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA 1) baru dimulai pada tahun 1969.

1.Para Pelaku Ekonomi di Indonesia

Jika dalam ilmu ekonomi mikro mengenal tiga pelaku ekonomi yaitu :

1.      Pemiliik faktor produksi

2.      Konsumen

3.      Produsen

Lalu dalam ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi :

1.      Sektor rumah tangga

2.      Sektor swasta

3.      Sektor pemerintah, dan

4.      Sektor luar negeri

Dalam perekonomian indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok yaitu :

koperasi —–> sektor swasta ——> sektor pemerintah

Segala bentuk perselisihan dalam kegiatan ekonomi juga hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan dengan cara-cara yang bijaksana tidak dengan pemaksaan dan kekerasan. Pada akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membentuk keadilan sosial tanpa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Pada pasal 1, dijelaskan perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.
Jadi , Perekonomian yang ada di dunia ini , di organisasikan secara berbeda-beda . di Indonesia bentuk organisasi perekonomian sangat di pengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan , pandangan politik , dan ideologi ekonomi dari masyarakat tersebut.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

·         Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000

·         Sukses transmigrasi

·         Sukses KB

·         Sukses memerangi buta huruf

·         Sukses swasembada pangan

·         Pengangguran minimum

·         Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)\

·         Sukses Gerakan Wajib Belajar

·         Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

·         Sukses keamanan dalam negeri

·         Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

·         Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

·         Semaraknya korupsi, kolusi dan nepotisme

·         Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian lagi disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.

·         Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua.

·         Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertannya.

·         Bertambahnya kesenjangan sosial diakibatkan karena perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi yang kaya dan yang miskin.

·         Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa).

·         Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.

·         Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.

·         Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “penembakan misterius”.

·         Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).

·         Menurut kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit ‘Asal Bapak Senang’, hal ini adalah kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.

·         Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.

SUMBER:

Hanggaryudha's Blog

http://hanggaryudha.wordpress.com/2011/03/23/bab-2-sejarah-ekonomi-indonesia-dari-orde-lama-hingga-era-reformasi/

Metta Mustika's Blog

http://mettamustika.wordpress.com/2011/05/30/sistem-perekonomian-indonesia/

http://www.scribd.com/doc/11487650/Bab-17-Sistem-Perekonomian-Indonesia

http://putrimarchela.blogspot.com/2011/03/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde.html